1 Input Data Desa & Keuangan Pasal 3
Rp 0
* Data penduduk & APBDesa menggunakan kondisi akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan (Pasal 3 ayat 7–8).
2 Hasil Perhitungan Skor & Jumlah Kursi
Skor Jumlah Penduduk
–
Pasal 3 ayat (7)
Skor Kemampuan Keuangan
–
Pasal 3 ayat (8)
Skor Gabungan
–
(Skor Penduduk + Skor APBDesa) / 2
Plafon Maksimal
–
Pasal 3 ayat (4)
Jumlah Wilayah Aktif
0
wilayah terinput
TOTAL KURSI ANGGOTA BPD DITETAPKAN
0
kursi
Masukkan nama wilayah pada tabel di bawah.
3 Data Wilayah Pemilihan & Alokasi Kursi Pasal 5 & Pasal 10
Isi nama wilayah (Dusun/RW/RT) dan jumlah penduduknya. Baris dengan nama kosong tidak akan dihitung.
| No | Nama Wilayah | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Proporsi | Peringkat | Kursi Dasar | Tambahan Prioritas | Keterangan | Kursi Wilayah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0% | – | 0 | 0 | Belum ada wilayah | 0 | ||
4 Rekapitulasi Final Alokasi Kursi BPD Output Keputusan Panitia
| No | Unsur Keterwakilan (Pasal 4 & Pasal 10) | Dasar Hukum | Jumlah Kursi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keterwakilan Wilayah (Dusun / RW / RT) | Pasal 9 & Pasal 10 ayat (2)–(5) | 0 | 0% |
| 2 | Keterwakilan Perempuan (Tingkat Desa) | Pasal 10 ayat (6)–(8) | 0 | 0% |
| TOTAL KESELURUHAN ANGGOTA BPD | 0 | 0% | ||
i Tabel Referensi & Aturan Perhitungan
A. Tabel Skor Jumlah Penduduk (Pasal 3 ayat 7)
| Kategori Jumlah Penduduk (akhir tahun sebelumnya) | Skor |
|---|---|
| Sampai dengan 2.000 jiwa | 2 |
| 2.001 sampai dengan 5.000 jiwa | 6 |
| 5.001 jiwa ke atas | 10 |
B. Tabel Skor Kemampuan Keuangan Desa / APBDesa (Pasal 3 ayat 8)
| Kategori Jumlah APBDesa (akhir tahun sebelumnya) | Skor |
|---|---|
| Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- | 1 |
| Lebih dari Rp 1.000.000.000,- s.d. Rp 1.500.000.000,- | 2 |
| Lebih dari Rp 1.500.000.000,- | 3 |
C. Penetapan Jumlah Anggota BPD (Pasal 3 ayat 4 & 6)
| Skor Akhir ((Skor Penduduk + Skor APBDesa) / 2) | Jumlah Anggota BPD | Ketentuan Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| Skor 0 s.d. 3 | 5 orang | Penduduk s.d. 5.000 jiwa = 5 orang |
| Skor > 3 s.d. 6 | 7 orang | Penduduk 5.001 s.d. 10.000 jiwa = 5 s.d. 7 orang |
| Skor > 6 | 9 orang | Penduduk > 10.000 jiwa = 5 s.d. 9 orang |
Jumlah kursi ditetapkan sebesar nilai terendah antara plafon maksimal berdasarkan jumlah penduduk dan hasil skor akhir.
D. Aturan Alokasi Kursi Wilayah & Keterwakilan Perempuan (Pasal 10)
| Kondisi Perbandingan | Alokasi Keterwakilan Perempuan | Alokasi Keterwakilan Wilayah |
|---|---|---|
| Jumlah Kursi BPD > Jumlah Wilayah (Pasal 10 ayat 3) |
1 kursi (dipilih di tingkat Desa) | Setiap wilayah mendapat kursi dasar; sisa kelebihan kursi ditambahkan merata dengan memprioritaskan wilayah berpenduduk terbanyak. |
| Jumlah Kursi BPD = Jumlah Wilayah (Pasal 10 ayat 4) |
1 kursi (diambil dari alokasi wilayah penduduk paling sedikit) | Wilayah berpenduduk paling sedikit digabungkan menjadi 1 wilayah pemilihan dengan wilayah berpenduduk paling sedikit berikutnya. |
| Jumlah Kursi BPD < Jumlah Wilayah (Pasal 10 ayat 5) |
1 kursi (dialokasikan terlebih dahulu) | Sisa kursi (Total Kursi − 1) dibagi ke wilayah atau gabungan wilayah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. |